sejarah

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Masa Jabatan Presiden Suharto

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan1998.

Politik Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.

Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik - di Eropa Timur sering disebut lustrasi - dilakukan terhadap orang-orang yang terkait denganPartai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasauntuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru.

Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasihat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

Eksploitasi sumber daya Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparandikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Warga Tionghoa Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.

Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan^.

Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.

Pada awal Era Reformasi konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam bentuk konflik Ambon dan konflik Madura-Dayak di Kalimantan.  Sementara itu gejolak di Papua yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran.

Perkembangan Ekonomi Pada Masa Orde Baru
Kebijakan perekonomian pada masa Orde Baru sebenarnya telah dirumuskan pada sidang MPRS tahun 1966. Pada sidang tersebut telah dikeluarkan Tap. MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan dikeluarkan keterapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955.
Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Suharto mempersiapkan perekonomian Indonesia sebagai berikut:
a.Mengeluarkan Peraturan 3 Oktober 1966, tentang pokok-pokok regulasi.
b.Mengeluarkan Peraturan 10 Pebruari 1967, tentang harga dan tarif
c.Peraturan 28 Juli 1967 , tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia
d.UU No. 1 Tahun 1967 , tentang Penanaman Modal Asing.
e.UU No. 13 Tahun 1967, tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja( RAPBN).
Disamping langkah-langkah tersebut diatas, Presiden Suharto juga melakukan pendekatan dengan negara-negara maju untuk penundaan pembayarab utang Indonesia dan mendapatkan pinjaman dari luar negeri. Usaha tersebut menunjukkan hasilnya, terbukti Indonesia mendapatkan kesempatan untuk penangguhan pembayaran utang luar negeri. Bahkan kelompok negara maju membentuk IGGI (Internasional Govermental Group on Indonesia ) untuk memberikan pinjaman dana kepada Indonesia.
Usaha-usaha yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru memang banyak menunjukkan perkembangan perekonomian yang pesat.


4.Kebijakan Luar Negeri Pada Masa Orde Baru
a. Beberapa kebijakanyang ditempuh oleh Indonesia pada masa Orde Baru antara lain:
b.Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1950 , Indonesia kembali menjadi anggota PBB yang ke-60
c.Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia
d.Indonesia menjadi Anggota ASEAN (Association of South East Asian Nations).
e.Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional, diantaranya:
-Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEX)
-Consultative Group on Indonesia (CGI). CGI merupakan organisasi dari kelanjutan/pentempurnaan CGI
-Asia Pasific Economic Cooperation (APEX).
-International Monetery Fund (IMF)
-World Bank
-Organisasi Konferensi Islam.



.Kebijakan pemerintahan Orde Baru
Setelah berhasil menciptakan politik dalam negeri , maka pemerintahan berusaha melakukan pembangunan nasional yang di relisasikan pada pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka pendek.




Penbangunan yang dilakukan bertunpu pada Trilogi Pembangunan yakni:
a.Pembangunan yang dilakukan dan hasil-hassilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b.Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
c.Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.


4.Ciri-ciri pokok pemerintahan Orde Baru
a.Bidang Politik
1)Lembaga kepresidenan terlalu dominana
2)Rendahnya kesetaraan diantara lembaga tinggi negara.
3)Rekruitmen politik yang tertutup
4)Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan.
5)Kebijakan publik yang tidak transparan.
6)Sentralisasi kekuasaan.
7)Implementasi hak asasi yang masih rendah.
b.Bidang ekonomi
a.Kebijakan mengutamakan pertumbuhan ekonomi.
b.Pinjaman luar negeri.
c.Konglomerasi.Dwi fungsi ABRI
d.Politik Luar Negeri yang bebas aktif


Pengaruh menguatnya Peran Negara pada Masa Orde Baru
a.Bidang Politik
1)Pemerintahahn yang otoriter
2)Pemerintahan yang dominantif
3)Pemerintahan yang sentralisasi.
b.Bidang Ekonomi
1)Terjadi kesenjangan sosial
2)Konglomerasi.
3)Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme.